AYODESA.COM – JAKARTA – Direktur Eksekutif Walhi, Ahmad Subhan Hafiz dan Muhammad Badaruddin dari Divisi Pendidikan Walhi Babel saat memberikan kesaksian terkait kerusakan lingkungan akibat penambangan timah dalam sidang dugaaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa Harvey Mois dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).
Dalam sidang korupsi timah yang menjerat Harvey Moeis, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, dan Direktur Pengembangan PT RBT, Reza Andriansyah, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (JPU Kejagung) menghadirkan dua saksi dari WALHI Bangka Belitung.
Ahmad Subhan Hafiz dalam kesaksiannya menyebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mengalami krisis iklim akibat aktivitas penambangan timah.
“Di Bangka Belitung terjadi bencana ekologis, ini bukan faktor alam tapi kerusakan yang disebabkan aktivitas manusia,” katanya di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).
Menurut dia, sekitar 167 ribu hektare lahan mengalami krisis akibat aktivitas tambang, yang mana saat ini, pertambangan di Provinsi Bangka Belitung tak hanya masif dilakukan di kawasan hutan, tetapi sudah meluas ke wilayah pesisir pantai.
Tidak hanya itu, Bangka Belitung terancam banjir dan kekeringan. Pasalnya, pada 2015-2021, ada sekitar 3 ribu hektare lahan yang mengalami krisis, daerah aliran sungai (DAS) juga mengalami kerusakan secara masif. Sebab, ada lebih dari 200 sungai yang rusak karena praktik pertambangan.
Pada 2022, ada 210 ribu hektare lubang bekas tambang yang mengeluarkan radiasi dan menyebabkan hilangnya sumber air bersih.
“Zona penyangga di laut dan hutan habis karena ekspansi pertambangan ini,” ujarnya.
Beberapa pulau di Bangka Belitung, kata Hafiz, sudah mengalami abrasi parah dan terancam tenggelam sehingga WALHI mengalami kesulitan dalam memitigasi krisis iklim tersebut.
“Kami sulit memitigasi krisis iklim ini karena lubang tambang ini banyak,” kata dia.
