AYODESA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP, IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ujar Presiden.
Prabowo menegaskan agar kepentingan kelompok atau individu tidak lagi menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan kelompok itu nomor berapa. Evaluasi segera,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara meminta agar izin-izin yang tidak memiliki kejelasan atau melanggar prinsip tata kelola segera dicabut tanpa kompromi.
