Jakarta, 25 Mei 2026
AYODESA.COM, JAKARTA — Film dokumenter Pesta Babi karya sutradara Dandhy Dwi Laksono mengguncang kesadaran publik Indonesia. Film itu tidak hanya menampilkan persoalan eksploitasi sumber daya alam di Papua, tetapi juga membongkar relasi kuasa antara elite politik dan oligarki bisnis yang selama ini terus bekerja melalui penguasaan tanah, hutan, tambang,dan ruang hidup masyarakat adat. Di balik ekspansi industri ekstraktif itu, tersingkap kenyataan pahit bahwa pembangunan modern sering kali berdiri di atas penghancuran manusia dan alam sekaligus.
Apa yang ditampilkan dalam film tersebut sesungguhnya bukan fenomena baru. Ia merupakan bagian dari krisis global yang telah berlangsung sejak berkembangnya kapitalisme industri modern pada abad ke-17 dan mencapai puncaknya pada abad ke-20 hingga hari ini. Sistem ekonomi kapitalisme industri yang bertumpu pada motif akumulasi keuntungan tanpa batas telah melahirkan pola produksi massal, eksploitasi sumber daya alam secara brutal, serta penyingkiran manusia dari kontrol atas kehidupannya sendiri.
Dalam konteks inilah dunia memasuki apa yang disebut sebagai era Anthropocene atau antroposen. Era ini ditandai oleh dominasi aktivitas manusia terhadap sistem ekologis bumi. Perubahan iklim, pemanasan global, hilangnya hutan tropis, pencemaran laut, kepunahan spesies, hingga krisis air bersih merupakan konsekuensi langsung dari model pembangunan yang menempatkan alam semata sebagai komoditas ekonomi.
Namun sesungguhnya, antroposen bukan sekadar persoalan “manusia merusak bumi”. Persoalan utamanya adalah bahwa segelintir manusia pemilik modal telah memperoleh kekuasaan luar biasa untuk mengendalikan keputusan ekonomi.
Sebagaimana dikatakan oleh Murray Bookin, jantung dari krisis ekologi adalah karena manusia yang ingin mengeksploitasi manusia lain dengan instrumen kuasa modal. Ketika sistem kapitalisme yang tempatkan basis modal sebagai alat penentu keputusan perusahaan, maka disitulah krisis ekologi akhirnya terjadi.
Dengan instrumen modal finansial, mereka menentukan apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan demi siapa produksi dilakukan. Akibatnya, bumi diperlakukan hanya sebagai mesin ekstraksi keuntungan. Di sinilah akar persoalan ekologis modern berada, yaitu supremasi modal atas manusia dan alam.
Kapitalisme menjadikan modal sebagai pusat kekuasaan perusahaan (capital-based enterprise). Siapa yang memiliki saham terbesar, dialah yang menentukan arah perusahaan. Dalam sistem seperti ini, manusia direduksi menjadi alat produksi dan alam direduksi menjadi objek eksploitasi. Keputusan-keputusan ekonomi tidak lagi didasarkan pada kepentingan kehidupan bersama, melainkan pada tingkat keuntungan investasi.
Padahal bumi memiliki batas ekologis. Hutan yang terus ditebang tentu memicu krisis iklim. Laut yang terus dicemari pasti menghancurkan rantai kehidupan. Tanah yang terus dieksploitasi pasti ciptakan kehancuran lingkungan.
Logika kapitalisme memang tidak mengenal batas moral maupun batas ekologis. Selama keuntungan masih dapat diperoleh, eksploitasi akan terus dilakukan. Karena itu, krisis lingkungan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari krisis sistem ekonomi.
Di tengah situasi tersebut, koperasi hadir sebagai bentuk perlawanan historis terhadap sistem kapitalisme. Gerakan koperasi lahir melalui deklarasi 28 buruh pelopor di Rochdale, Inggris tahun 1844. Mereka mendirikan The Equitable Pioneers of Rochdale Society bukan sekadar untuk membuka toko bersama, tetapi untuk menciptakan sistem ekonomi alternatif yang menghormati martabat manusia.
Para pelopor koperasi itu memahami bahwa sumber utama ketidakadilan terletak pada dominasi modal terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu mereka membangun perusahaan dengan prinsip yang berbeda secara fundamental dari perusahaan kapitalis.
Jika perusahaan kapitalis menempatkan modal sebagai penentu keputusan, koperasi menempatkan manusia sebagai pusat keputusan (people-based enterprise). Setiap anggota memiliki hak suara yang setara, tanpa ditentukan besarnya modal yang dimiliki. Prinsip “satu orang satu suara” menjadi fondasi demokrasi ekonomi koperasi.
Filosofi ini sangat penting dalam konteks penyelamatan lingkungan. Sebab ketika keputusan ekonomi dikendalikan secara partisipatif oleh masyarakat lokal, maka orientasi pengelolaan sumber daya alam cenderung lebih berkelanjutan. Masyarakat lokal memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan tanah, air, hutan, dan ruang hidupnya. Mereka tidak mungkin menghancurkan lingkungan secara total karena di situlah kehidupan generasi mereka bergantung.
Sebaliknya, korporasi kapitalis sering kali tidak memiliki keterikatan sosial maupun ekologis terhadap wilayah eksploitasi. Ketika keuntungan habis, mereka dapat pergi meninggalkan kerusakan ekologis dan kemiskinan sosial.
