AYODESA.COM, TOBOALI – Persoalan pangan, sengketa lahan hingga kekhawatiran nelayan terhadap rencana tambang laut menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) Komisi II, Rina Tarol, di Kabupaten Bangka Selatan, Sabtu malam (17/1/2026).
Reses Masa Sidang I Tahun Sidang II 2026 itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat yang kian tertekan, konflik lahan pertanian, infrastruktur rusak, hingga persoalan bantuan bagi nelayan dan pelaku UMKM.
Salah seorang warga, Zakaria, mengungkapkan kondisi memprihatinkan terkait pemenuhan kebutuhan pangan di sejumlah wilayah Bangka Selatan. Bahkan, masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh makanan layak.
“Masalah makan ini serius. Ada masyarakat yang sampai makan ubi. Tolong sampaikan ke provinsi. Saya atas nama masyarakat Bangka Selatan menyampaikan aspirasi ini, banyak yang tidak makan layak,” ujar Zakaria di hadapan anggota dewan.
Menanggapi hal tersebut, Rina Tarol mengakui kondisi Bangka Selatan saat ini tengah menghadapi banyak persoalan mendasar.
“Bangka Selatan memang sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.
Terkait laporan kesulitan pangan, Rina memastikan akan meminta Dinas Sosial Provinsi Babel untuk turun langsung melakukan verifikasi data agar bantuan dapat segera ditindaklanjuti.
“Nanti kami minta data dan Dinsos turun melakukan verifikasi supaya bisa ditangani,” katanya.
Keluhan lain datang dari Supiyanto, petani asal Rias Ujung, yang menyoroti sengketa lahan pertanian yang hingga kini belum menemukan titik terang meski telah melalui sejumlah rapat dan mediasi.
“Di Rias Ujung masih sengketa lahan. Kami sudah lima kali rapat, sampai ke Inspektorat dan Wakil Bupati, tapi kasusnya tidak naik ke atas. Mohon ini dipantau,” ujarnya.
Ia juga mengeluhkan adanya klaim sertifikat lintas wilayah desa yang diduga mencaplok lahan Rias, serta persoalan irigasi yang tidak berfungsi optimal dan berdampak langsung pada hasil pertanian.
Sementara itu, pelaku UMKM khususnya pedagang kaki lima turut menyampaikan keluhan terkait mahalnya biaya sewa lapak tenda di kawasan Simpang Lima Toboali.
