Momentum 1 Muharram, Pokja PWI dan Kejari Jakarta Pusat Perkuat Sinergi Demi Transparansi Hukum

Momen sinergitas Kejari Jakarta Pusat dan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Seksi Hukum Pengadilan Negeri (PN).

AYODESA.COM, JAKARTA – Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum. Hal itu tercermin dalam kegiatan makan malam bersama yang digelar Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Seksi Hukum Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Senin (15/6/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Jakarta Pusat tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus refleksi dalam menyambut tahun baru Islam. Suasana penuh keakraban tampak mewarnai pertemuan antara para wartawan dengan jajaran Kejari Jakarta Pusat.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  BNI Hadirkan QRIS Cross Border di China, Transaksi Tanpa Tukar Uang Tunai

Ketua Pokja Wartawan PWI Seksi Hukum PN dan Kejari Jakarta Pusat, Hermawan, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kejari Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan terbuka terhadap kebutuhan informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi yang selama ini diberikan Kejari Jakarta Pusat telah membantu insan pers dalam menyajikan pemberitaan hukum yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi kinerja Kejaksaan yang terus konsisten berada di jalur profesional. Keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu tugas-tugas jurnalistik dalam menyajikan berita yang akurat dan berimbang kepada publik,” ujar Hermawan saat bertemu Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Chandra dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Ruri Febrianto.

Baca Juga  Siap-siap Para Bos Diperiksa Kejagung, WALHI Laporkan Dugaan Tipikor Penambangan Timah di Teluk Kelabat Dalam

Hermawan menilai hubungan harmonis yang terjalin antara media dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan akses informasi yang terbuka, publik dapat memahami proses penegakan hukum secara lebih objektif dan transparan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *