AYODESA.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah keras informasi yang menyebut tanah masyarakat di Papua dibeli pemerintah dengan harga kurang dari Rp100 ribu per hektare. Menurutnya, narasi tersebut merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM bertema Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 2.000 kader IPM dari berbagai daerah di Indonesia.
Isu tersebut mencuat saat sesi dialog setelah salah seorang peserta, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, mempertanyakan informasi yang beredar mengenai dugaan pengambilalihan lahan masyarakat Papua dengan harga yang sangat rendah.
Menanggapi hal itu, Amran menegaskan pemerintah tidak pernah mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat dalam program pengembangan pertanian di Papua.
“Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian,” tegas Amran.
Menurut Amran, pemerintah justru membangun lahan pertanian yang sepenuhnya tetap menjadi milik masyarakat. Selain pembangunan sawah, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung secara gratis.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat,” ujarnya.
Amran mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Program tersebut juga didukung dengan pengiriman ratusan alat dan mesin pertanian, pembentukan Brigade Pangan, pembangunan jaringan irigasi, serta pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi lokal seperti sagu dan kelapa.
Ia menilai berbagai tudingan negatif yang beredar bertolak belakang dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, banyak petani di Papua kini memperoleh manfaat ekonomi melalui pengelolaan lahan pertanian yang produktif.
“Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan,” katanya.
