Oleh: Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
AYODESA.COM, JAKARTA — Kelangkaan dan mahalnya minyak goreng bersubsidi di Indonesia bukan sekadar anomali pasar. Ia adalah cerminan dari kegagalan struktural dalam tata kelola industri sawit dan distribusi barang publik. Ironi ini terus berulang: negara produsen minyak sawit terbesar dunia justru tidak mampu menjamin ketersediaan minyak goreng murah bagi rakyatnya sendiri.
Berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah—penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), subsidi harga, Domestic Market Obligation (DMO), hingga larangan ekspor sementara. Namun semua itu terbukti tidak cukup efektif. Harga tetap berfluktuasi tinggi, pasokan sering tersendat, dan kelangkaan terus terjadi. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan terletak pada kurangnya intervensi, melainkan pada arah intervensi yang tidak menyentuh akar persoalan.
Akar masalah pertama terletak pada struktur hulu industri sawit yang sangat terkonsentrasi. Penguasaan lahan dan produksi sawit didominasi oleh segelintir perusahaan besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Mereka menguasai perkebunan, pabrik pengolahan, hingga jaringan distribusi. Sementara itu, petani sawit rakyat yang secara jumlah cukup besar hanya berperan di sektor budidaya dan bergantung sepenuhnya pada pabrik milik korporasi.
Struktur yang oligopolistik ini menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam menentukan harga dan pasokan. Negara menjadi lemah dalam mengendalikan pasar karena harus berhadapan dengan pelaku usaha besar yang memiliki kendali riil atas rantai pasok. Dalam situasi seperti ini, kebijakan seperti DMO atau subsidi harga hanya menjadi instrumen tambal-sulam yang mudah ditembus.
Ketika harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional meningkat, perusahaan secara rasional akan mengalihkan pasokan ke pasar ekspor. Di sinilah hukum dasar ekonomi bekerja tanpa kompromi: barang akan mengalir ke tempat yang memberikan keuntungan terbesar. Akibatnya, pasar domestik kekurangan pasokan, harga melonjak, dan kelangkaan terjadi.
Namun, persoalan tidak berhenti di hulu. Akar masalah kedua terletak pada desain distribusi minyak goreng bersubsidi yang diserahkan pada mekanisme pasar. Padahal, secara konseptual, minyak goreng bersubsidi adalah barang publik. Setiap liter yang dijual mengandung subsidi dari APBN, uang rakyat yang seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk harga yang terjangkau.
Ketika barang publik didistribusikan melalui jalur pasar yang berorientasi laba, maka selisih harga antara harga subsidi dan harga pasar akan menciptakan rente ekonomi. Rente inilah yang memicu spekulasi dan berbagai bentuk penyimpangan: penimbunan, pengoplosan, pengurangan volume, hingga penjualan di atas HET. Kelangkaan yang terjadi bukan semata karena barang tidak ada, melainkan karena distribusinya tidak terkendali.
Dengan demikian, solusi atas krisis minyak goreng bersubsidi harus menyentuh dua sisi sekaligus: pembenahan struktur hulu dan penataan ulang jalur distribusi.
Dalam konteks pembenahan hulu, Indonesia sebenarnya memiliki contoh nyata yang dapat dijadikan rujukan, yaitu model FELDA di Malaysia. FELDA merupakan koperasi besar berbasis petani yang dikembangkan negara untuk mengintegrasikan penguasaan lahan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi. Dalam model ini, petani tidak hanya menjadi produsen bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari pemilik industri secara keseluruhan.
Dengan struktur kepemilikan yang lebih merata dan dukungan negara yang kuat, FELDA mampu menjadi penyeimbang bagi perusahaan swasta. Industri sawit Malaysia tidak sepenuhnya dikuasai oleh korporasi besar, sehingga negara memiliki instrumen yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan domestik.
