AYODESA.COM, TANJUNGPANDAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan langkah-langkah ekstra dan kreatif untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tren penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Bangka Belitung, Syukriah HG, menegaskan bahwa tantangan fiskal daerah ke depan akan semakin berat sehingga membutuhkan sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan.
“Penurunan alokasi TKD akan memengaruhi pola penganggaran dan penyesuaian prioritas belanja daerah. Pemda perlu extra effort untuk menggali potensi penerimaan di luar TKD. PAD harus dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi,” ujar Syukriah saat mengikuti rapat koordinasi Gubernur Babel bersama bupati dan wali kota se-Babel di Kantor Bupati Belitung, Senin (12/1/2026).
Sebagai solusi, Syukriah memaparkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Skema ini dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur, perumahan, penjaminan proyek, dukungan ekspor, hingga beasiswa pendidikan.
Untuk percepatan penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan SMV melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Skema KPBU sangat membantu daerah karena salah satu keuntungannya adalah pengalihan risiko. Di daerah lain, KPBU sudah berhasil diterapkan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, preservasi jalan, pengelolaan limbah, penerangan jalan, hingga sistem penyediaan air minum,” jelasnya.
Syukriah menambahkan, Pemda di Bangka Belitung pun berpeluang mengajukan pembiayaan KPBU tanpa harus membebani APBD secara langsung.
Ia juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pemanfaatan kredit program menunjukkan capaian yang baik. Kerja sama pendanaan pemberdayaan UMKM antara Pemda dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dinilai masih sangat terbuka lebar.
Pada kesempatan yang sama, Kanwil DJPb turut mengapresiasi kinerja Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Babel dalam penyaluran TKD yang telah mencapai 96,45 persen.
