AYODESA.COM, JAKARTA — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Koalisi Aktivis Untuk Darurat Sampah (Forkads) mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan persoalan emisi gas metana di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi. Mereka menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi gagal menangani persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan.
Koordinator Forkads, Syahrul Efendi Dasopang, mengatakan kondisi TPST Bantar Gebang saat ini sudah berada dalam tahap kritis. Menurutnya, beban pengelolaan sampah yang mencapai ribuan ton per hari sudah tidak memungkinkan lagi ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah.
“Bantar Gebang ini menampung sekitar 6.500 hingga 8.000 ton sampah harian dari Jakarta. Kondisinya saat ini sudah sangat kritis, dengan tumpukan sampah setinggi 16 lantai. Intervensi pusat diperlukan karena beban ini terlalu besar untuk ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta apalagi Pemkot Bekasi secara mandiri,” kata Syahrul kepada awak media, Selasa (12/5/2026).
Syahrul menilai kegagalan penanganan sampah di Bantar Gebang berdampak langsung terhadap meningkatnya ancaman gas metana bagi masyarakat sekitar. Ia merujuk pada hasil penelitian UCLA School of Law yang menyebut TPST Bantar Gebang menghasilkan emisi gas metana sekitar 6,3 ton per jam.
Menurut penelitian tersebut, emisi tersebut setara dengan emisi karbon dari sekitar satu juta mobil SUV dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi itu dinilai berpotensi memperparah pemanasan global sekaligus membahayakan kesehatan warga.
“Gas metana dari tumpukan sampah ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Gas tersebut dapat menyebabkan gangguan penglihatan, saluran pernapasan dan tentu saja risiko kebakaran besar yang bisa menghilangkan nyawa dan harta benda,” ujarnya.
