AYODESA.COM, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Persatuan Indonesia menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait dinamika demokrasi dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Dalam siaran pers bertajuk “Mimbar Mahasiswa: Bangkit Bersama, Tolak Provokasi, Selamatkan Demokrasi”. Aksi damai para mahasiswa tersebut digelar di area Monas, Jakarta, Jumat (19/6/2026), organisasi mahasiswa lintas perguruan tinggi tersebut menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi melalui dialog dan argumentasi, bukan provokasi maupun tindakan anarkis.
Dalam orasi koordinator aksi mengatakan, BEM Persatuan Indonesia menegaskan bahwa demokrasi harus dibangun di atas dialog yang sehat dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
“Kami hadir sebagai suara mahasiswa yang percaya bahwa demokrasi dibangun atas dialog, bukan anarkisme; dirawat dengan argumen, bukan provokasi; dan diperjuangkan dengan martabat intelektual,” tegas koordinator aksi.
BEM Persatuan Indonesia mengakui bahwa kegelisahan masyarakat terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah merupakan hal yang wajar dan perlu disuarakan. Namun, mereka juga menyampaikan keprihatinan atas munculnya berbagai upaya yang dinilai dapat menimbulkan disorientasi dan disinformasi di tengah masyarakat.
Dalam poin pertama pernyataan sikapnya, BEM Persatuan Indonesia mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab menjalankan program strategis nasional.
Mereka meminta agar program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan program strategis lainnya dikaji kembali guna memastikan pelaksanaan serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif dan terukur terhadap kinerja setiap lembaga negara agar pelaksanaan program strategis benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” demikian salah satu poin tuntutan yang disampaikan.
Selain itu, BEM Persatuan Indonesia mengecam keras berbagai bentuk persekusi terhadap ruang-ruang diskusi akademik yang belakangan menjadi sorotan publik. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Menurut mereka, kampus dan ruang diskusi harus tetap menjadi tempat yang aman bagi pertukaran gagasan dan penyampaian kritik secara konstruktif.
