AYODESA.COM, PANGKALPIANG – Anggota DPRD Kota Pangkalpiang Arnadi merasa prihatin, terhadap aktivitas tambang illegal yang bahkan sudah masuk ke lahan milik pemerintah. Menurut Arnadi aktivitas penambangan ilegal itu bahkan terjadi di kawasan Balai Benih Ikan (BBI) milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang.
Atas hal tersebut, Arnadi menegaskan pemerintah harus berkomitmen bersama pihak terkait dalam menegakkan aturan yang ada. Arnadi mengatakan, DPRD Kota Pangkalpinang telah berulang kali menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Namun menurutnya, tindakan konkret dari pemerintah belum terlihat. Bukan hanya lamban, tetapi terlihat kalah oleh para penambang illegal.
“Sangat disayangkan, pemerintah kota seperti kalah menghadapi para penambang ilegal. Padahal dampaknya sudah jelas merusak lingkungan dan fasilitas umum,” tegas Arnadi, Rabu (30/4/2025).
