AYODESA.COM, BANGKA BELITUNG – Sejumlah keluhan dari para penambang rakyat kecil di Bangka Belitung mengenai aktivitas Satgas Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) kembali mencuat ke publik. Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) yang juga putra asli Bangka, Zainul Arifin, menilai keberadaan satgas justru menimbulkan keresahan luas dan berpotensi melampaui kewenangannya.
Dalam pernyataan tertulisnya, yang dikirim ke redaksi, Jumat (21/11/2025), Zainul menyebut banyak laporan yang diterima ALMI terkait metode operasi satgas, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perlindungan masyarakat. Menurutnya, keberadaan aparat bersenjata lengkap di area tambang rakyat menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan.
“Kami menerima banyak curahan hati dari para pelaku tambang rakyat. Satgas yang seharusnya memberi rasa aman justru dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Zainul.
Ia menegaskan bahwa penanganan aktivitas tambang rakyat tidak berada dalam ranah tugas pokok TNI. Zainul menilai keterlibatan aparat bersenjata di lapangan harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan aturan maupun prinsip HAM.
“Ada laporan bahwa anggota TNI bersenjata lengkap ikut turun ke area tambang rakyat. Padahal, penanganan tambang rakyat bukan tugas pokok TNI dan harus dilakukan secara prosedural serta persuasif,” tegasnya.
Zainul Arifin juga menyoroti sejumlah penyitaan alat berat dan puluhan ton timah yang dilakukan satgas, namun tanpa kejelasan mengenai tindak lanjut dan pelaporannya. Minimnya keterbukaan dianggap menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
“Penyitaan alat berat dan timah di lapangan tidak diiringi transparansi. Publik bertanya-tanya kemana barang-barang itu dibawa, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pelaporannya,” kata Zainul.
