AYODESA.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah yang berpotensi meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan program tersebut dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berbasis data.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik Adidaya Talks bertajuk “Formulasi Kebijakan Tata Kelola MBG: Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan Kebijakan” yang digelar Adidaya Institute di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).
Diskusi menghadirkan Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB, Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS, serta Founder Sahabat Gizi, Yasir Nene Ama, dengan moderator Ahmad Fadhli selaku Head of Political and Democracy Desk.
Dalam paparannya, Yasir Nene Ama menegaskan bahwa perbaikan tata kelola MBG harus dilakukan melalui lima agenda utama, yakni refocusing sasaran penerima manfaat, peningkatan mutu gizi dan keamanan pangan, integrasi dengan sistem kesehatan, penguatan tata kelola kelembagaan, serta penyediaan bukti dampak yang dikomunikasikan secara terbuka kepada publik.
Menurut Yasir, program MBG sebaiknya lebih memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
“Perlu adanya refocusing sasaran agar program benar-benar memberikan nilai tambah bagi kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujar Yasir.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu menetapkan prioritas penerima manfaat agar kualitas makanan tetap terjaga dibanding mengejar cakupan yang terlalu luas.
Selain itu, Yasir menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarkementerian dan pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk penanganan kasus keracunan makanan, sering kali dipersulit oleh perbedaan data antarinstansi.
“Kolaborasi data lintas kementerian sangat penting agar program tepat sasaran. Jangan sampai setiap instansi memiliki data yang berbeda ketika terjadi persoalan di lapangan,” katanya.
Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Yasir juga menekankan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam tata kelola MBG. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh penyedia makanan memenuhi standar keamanan dan kualitas gizi.
Ia mengingatkan agar penggunaan pangan ultra-proses dibatasi serta mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sesuai potensi daerah untuk membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
