AYODESA.COM, JAKARTA – Eskalasi konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel dinilai menandai perubahan penting dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Kondisi tersebut bahkan diperkirakan dapat memicu pergeseran konfigurasi kekuatan global yang lebih luas.
Lembaga kajian kebijakan Adidaya Institute menilai konflik tersebut tidak lagi sekadar persoalan keamanan regional, tetapi berpotensi memengaruhi stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, hingga keseimbangan kekuatan dalam sistem multipolar yang tengah terbentuk.
Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, mengatakan dinamika konflik tersebut memiliki implikasi strategis bagi Indonesia yang melampaui kawasan Timur Tengah.
“Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah,” ujar Bramastyo dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Berdasarkan survei Adidaya Institute terhadap 72 pakar nasional, isu Palestina Merdeka disebut memiliki bobot strategis paling tinggi dalam struktur kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Bramastyo, isu Palestina tidak hanya berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, tetapi juga menjadi sumber legitimasi moral dan politik bagi Indonesia dalam menentukan posisi di panggung internasional.
“Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina Merdeka memperoleh bobot strategis tertinggi, sekitar 23 persen, yang menempatkannya sebagai anchor utama dalam struktur kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini memiliki implikasi geopolitik yang penting,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina juga menjadi sumber legitimasi normatif yang menentukan kredibilitas posisi Indonesia dalam sistem internasional.
Di sisi lain, Bramastyo menilai Indonesia memiliki peluang unik untuk memainkan peran sebagai swing state dalam diplomasi global. Hal ini didukung oleh sejarah anti-kolonial, prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta hubungan yang relatif seimbang dengan berbagai blok kekuatan dunia.
Dengan posisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki ruang untuk menjadi aktor penyeimbang dalam arsitektur perdamaian internasional.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, keterlibatan Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP) juga memicu perdebatan di dalam negeri.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu mengevaluasi manfaat strategis dari keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Namun Bramastyo menilai keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP tidak semata-mata bersifat politis, melainkan memiliki dimensi strategis yang lebih luas.
“Keputusan pemerintah untuk tetap berada dalam BoP patut dipahami sebagai langkah strategis, bukan sekadar pilihan politik jangka pendek. Partisipasi ini justru sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa Indonesia harus aktif berperan dalam menciptakan ketertiban dunia,” ujarnya.
Meski demikian, Adidaya Institute mencermati bahwa eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam membangun perdamaian dan rekonstruksi Palestina.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan kalibrasi geopolitik secara cepat terhadap berbagai konfigurasi strategis yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
