AYODESA.COM, JAKARTA – Adidaya Institute meminta Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap sejumlah kementerian yang mengurusi delapan program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran. Lembaga tersebut menilai evaluasi hingga reshuffle menteri perlu dilakukan jika program tidak memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Ekonom Bramastyo B. Prastowo menegaskan evaluasi kabinet harus berbasis kinerja yang terukur dan transparan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, Rabu (25/2/2026).
“Presiden Prabowo tengah menjalankan delapan program unggulan sebagai strategi big push: besar, cepat, dan terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah struktural bangsa. Karena itu, evaluasi dan reshuffle menteri harus berbasis kinerja yang bisa dicek publik. Siapa yang tidak mampu mengeksekusi, tidak transparan, dan tidak menghasilkan dampak nyata wajib diganti,” ujarnya.
Menurut Bram, strategi kebijakan Big Bang dan Big Push tidak akan berjalan efektif jika kabinet diisi figur yang tidak memahami kerangka kerja atau gagal mengeksekusi program prioritas. Ia menegaskan para menteri seharusnya menjadi penggerak utama implementasi kebijakan, bukan sekadar penyampai komunikasi publik.
“Big Bang dan Big Push hanya berhasil jika kabinet diisi delivery leaders, menteri yang benar-benar eksekutor, bukan sekadar komunikator,” tegasnya.
Meski demikian, Adidaya Institute tidak merinci nama menteri yang dinilai belum optimal. Bram menyebut Presiden memahami kementerian mana saja yang perlu diperbaiki kinerjanya.
