AYODESA.COM, JAKARTA – Adidaya Institute menilai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadopsi pendekatan Big Bang dan Big Push sebagai kerangka utama kebijakan nasional untuk mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia. Strategi tersebut dipandang sebagai langkah cepat, terintegrasi, dan berskala nasional guna memutus rantai kemiskinan multidimensi.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, mengatakan pendekatan Big Bang dan Big Push menempatkan negara hadir secara kuat, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai perencana, koordinator, sekaligus investor dalam penyediaan layanan dasar bagi rakyat.
“Pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi kebijakan. Artinya, negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk menyelesaikan masalah mendasar bangsa, dengan fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan,” ujar Bram dalam dialog media di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurut Bram, Presiden Prabowo telah merancang sejumlah program prioritas yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dan komprehensif. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, pembangunan 3 juta rumah melalui FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, serta Kampung Nelayan.
“Ini bukan kumpulan program yang terpisah, tetapi paket kebijakan terintegrasi yang menyasar simpul-simpul kemiskinan multidimensi—mulai dari gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, akses pasar desa, rantai pasok pangan, hingga produktivitas wilayah pesisir,” jelasnya.
Adidaya Institute menilai kerangka kebijakan tersebut sejalan dengan evolusi pemikiran ekonomi pembangunan yang diperkenalkan ekonom Jeffrey Sachs, mulai dari konsep big bang reform hingga big push dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini menekankan pentingnya lompatan investasi terkoordinasi pada pembangunan human capital, sistem layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal.
Meski demikian, Bram menegaskan bahwa skala besar kebijakan Prabowonomics membawa konsekuensi serius terhadap kesiapan dan kinerja birokrasi negara. Keberhasilan kebijakan, kata dia, tidak ditentukan di ruang seremonial, melainkan di titik-titik layanan langsung kepada masyarakat.
“Big push tidak diuji di panggung pidato, tetapi di dapur layanan—sekolah, puskesmas, gudang logistik, koperasi desa, sampai lapangan pesisir. Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya, baik menteri maupun birokrasi,” tegas Bram.
Karena itu, Adidaya Institute mendorong Presiden Prabowo untuk memastikan anggota kabinet tidak hanya memahami desain kebijakan, tetapi juga memiliki kapasitas delivery dan kemampuan eksekusi yang kuat di lapangan.
